KTI : Menetralisasikan Kemiskinan dengan Menanggulangi Terjadinya Kepadatan Penduduk di Kota Palembang

Hobi Bernapas on

Thursday, 8 May 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

            Seiring dengan terus berjalannya waktu, penulis mengamati semakin banyaknya rakyat Indonesia yang hidup pada garis perekonomian tingkat menengah hingga ke bawah. Maraknya kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Indonesia ini merupakan salah satu efek dari tingginya jumlah penduduk di setiap kota-kota Indonesia. Secara nyata, pencegahan kepadatan penuduk ini sebenarnya sudah menjadi salah satu program pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia dalam rangka meminimalisirkan jumlah masyarakat miskin di setiap wilayah-wilayah Indonesia yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB).

                        Population density atau yang lebih dikenal dengan kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi. Ciri-ciri kepadatan penduduk yang makin lama makin tinggi adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang terus berjalan dan meningkatnya jumlah pemukiman di daerah tersebut.

                 Malthus (1798) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup. Artinya, jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris yaitu deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, ...) sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara arismatik yaitu deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..).

           

                 Sedangkan kemiskinan menurut Hall dan Midgey (2004:14)  bahwa Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

            Population density atau yang lebih dikenal dengan kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi. Ciri-ciri kepadatan penduduk yang makin lama makin tinggi adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang terus berjalan dan meningkatnya jumlah pemukiman di daerah tersebut.

            Demikian pula dengan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia. Menurut Sensus Penduduk (1991) Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar yakni  200.000.000 orang. Jumlah penduduk yang besar itu bertambah pula dengan pesat, walaupun program Keluarga Berencana (KB) telah dilakukan secara intensif.

                        Sehingga menurut penulis, dengan adanya jumlah penduduk yang terus berkembang pesat itu, maka akan menyebabkan kondisi masyarakat baik kebutuhan secara materi maupun sosial belum terpenuhi dengan baik.

                 Dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan pengamatan pada pertambahan jumlah penduduk yang terdapat di kota Palembang sesuai dengan data yang penulis hasilkan dari berbagai sumber terpercaya. Yang disertai dengan pendataan pengangguran yang merupakan sebab dan akibat utama dari masing-masing kepadatan penduduk dan kemiskinan.

1.2     Rumusan Masalah

          1) Apakah faktor-faktor kepadatan penduduk yang berdampak pada kemiskinan?

          2) Bagaimanakah cara untuk mengatasi kepadatan penduduk tersebut yang tidak  

              seimbang dengan jumlah kebutuhan pokok pada masyarakat kota Palembang?

          3) Siapakah aktor/pihak utama yang harus bertanggung jawab dalam masalah           

              kemiskinan ini?

1.3     Tujuan Penelitian

            1) Mengetahui faktor-faktor kepadatan penduduk yang berdampak pada kemiskinan.

            2) Mengetahui cara mengatasi kepadatan penduduk yang jumlahnya tidak 

                seimbang  dengan kebutuhan pokok masyarakat Palembang.

            3) Mengidentifikasi pihak yang terlibat pada masalah tersebut.

1.4     Manfaat Penelitian

          1) Mampu membantu pemerintah dengan semaksimal mungkin untuk menanggulangi kemiskinan di kota Palembang, yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia.

          2) Serta diharapkan bermanfaat bagi pihak yang ingin mengamati tentang masalah kependudukan dan kemiskinan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1      Rumusan Masalah

           1) Apakah faktor-faktor kepadatan penduduk yang berdampak pada kemiskinan?

           2) Bagaimanakah cara untuk mengatasi kepadatan penduduk tersebut yang tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan pokok pada masyarakat kota Palembang?

           3) Siapakah aktor/pihak utama yang harus bertanggung jawab dalam masalah kemiskinan ini?

2.2      Pembahasan Masalah

           1) Faktor-Faktor Kepadatan Penduduk yang Berdampak Pada Kemiskinan

               Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata miskin berarti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat       rendah); kemiskinan berarti hal miskin. Indonesia merupakan   sebuah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau           besar dan kecil dengan luas tabah kira-kira 2 juta km² dan            jumlah penduduk yang ke empat terpadat di dunia setelah                  China, India,dan Amerika. Pertumbuhan penduduk, kualitas       sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya         kesempatan kerja merupakan akar permasalahan       kemiskinan. Jadi aspek            demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain   dengan alasan mencari kerja.

                Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam    penderitaan manusia. Sebagaimana diketahui perubahan angka pertumbuhan penduduk disebabkan oleh unsur-unsur :

                 a. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi,jumlah kelahiran setiap tahun di Indonesia masih besar, jumlah bayi yang lahir setelah tahun 2000 masih tetap banyak jumlahnya tiap-tiap tahun jumlah kelahiran bayi di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta bayi

                 b. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 faktor     demogarafis selain fertilitas dan migrasi, yang dapat  mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk, factor social ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan   kesehatan lingkungan, serta kemiskinan merupakan factor     individu dan keluarga mempengaruhi mortalitas dalam          masyarakat.

                 c. Migrasi adalah merupakan gerak perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap di daerah tujuan, migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relative permanen dari suatu daerah ke daerah         lainnya (orangnya disebut migran).

                 Philip Hauser menganggap kemiskinan tercipta dari tidak optimalnya tenaga kerja dalam bekerja dikarenakan adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja sehingga memaksa pencari kerja untuk    mendapatkan pekerjaan secepat-cepatnya walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya akibat ketatnya persaingan dalam mencari kerja.

            2)  Cara Mengatasi Kepadatan Penduduk yang Tidak Seimbang dengan Jumlah   Kebutuhan Pokok Pada   Masyarakat Kota Palembang.

                 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang mencatat,        pertumbuhan penduduk di Kota Palembang sejak tiga tahu   terakhir meningkat signifikan, dengan rata-rata sekitar 20.000    jiwa per tahun. Berdasarkan sensus penduduk 2010, penduduk Palembang yang ditetapkan sebanyak 1.455.284 jiwa.       Penghitungannya dimulai Juni 2000–Mei 2010.

                 Selanjutnya, angka sementara pada Mei 2009–Juni 2010,    penduduk Palembang   bertambah 25.489 jiwa menjadi     1.480.773 jiwa. Tahun berikutnya, Juni 2010- Mei 2011, penduduk Palembang sebanyak 1.502.452 ataubertambah 21.679 jiwa.
                 Terakhir, Juni 2011–Mei 2012, jumlah penduduk 1.523.310 jiwa bertambah 20.858 jiwa. Menurut penghitungan sementara, data ini bukan berdasarkan kartu keluarga atau KTP. Warga     yang menetap di Palembang minimal enam bulan termasuk  dalam penghitungan penduduk Palembang.

                 Menurut Agung (2013) bahwa dilihat dari pertumbuhan  penduduk Kota Palembang yang pesat dari tahun ke tahun,     maka penduduk Kota Palembang dimungkinkan akan memiliki masalah    besar, terutama menyangkut kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, dan ketersediaan lapangan       pekerjaan, pendidikan, juga kesehatan.

           

Tahun	∑ Penduduk	Angka Pertumbuhan (r)
2003	16.834	-
2004	17.274	2,6168
2005	17.726	2,6175
2006	18.191	2,6183
2007	18.667	2,6191
2008	19.156	2,6200

       Berikut ini merupakan tabel pertambahan penduduk di Kota Palembang.

Sumber : BPS Kota Palembang 2009

           

                       

              Untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk di    Indonesia yang semakin pesat, maka program KB (Keluarga          Berencana) harus lebih diperketat lagi seperti pada                  penggunaan program KB beberapa tahun yang lalu.         Diharapkan, program KB dapat menjadi salah satu kunci   sukses untuk menekan laju kependudukan,     disamping program                  Transmigrasi yang digagalkan oleh pemerintah.      Permasalahan kependudukan ini                  harus         segera ditangani,     dan diharapkan semua pihak dapat ikut membantu     menekan laju          pertumbuhan penduduk dengan ber-KB. Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan semakin banyak    penduduk, maka semakin lambat dan mungkin dapat                  menghambat pembangunan

           

            3) Aktor/pihak utama yang berperan penting  dalam masalah                                    kemiskinan

               Sebenarnya siapakah lisensi terkait yang harus bertanggung          jawab atas kemiskinan ini? Apakah pemerintah, rakyat atau         lisensi lain? Sebagian dari kita mungkin pernah berpendapat             bahwa pemerintah dipandang tidak tegas dalam menyikapi permasalahan ini, sehingga kemiskinan kin pun semakin meningkat. Sedangkan sebagian orang lagi  berpendapat bahwa    pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan walau secara   perlahan.

              Inilah pengamatan melalui survei yang telah penulis             lakukan kepada beberapa orang masyarakat Palembang,           dengan pertanyaan “Siapakah aktor/pihak utama yang harus      bertanggung jawab atau berperan penting dalam masalah           kemiskinan?” yakni sebagai berikut:

                              

              Kemiskinan merupakan sebuah masalah berbagai bidang   yang terkait dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.       Kemiskinan dalam kodratnya menjadi tanggung jawab bersama        secara bertahap, secara simultan dan berkesinambungan. Dari       level paling bawah setiap kepala rumah tangga mempunyai            tanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak bagi      rumah tangganya, dan pemerintah bertanggungjawab membuka    kesempatan kerja. Selain pemerintah, pihak swasta pun berhak    bertanggung jawab untuk memberikan tingkat upah/gaji yang        layak kepada karyawannya, sehingga memberi nilai lebih dalam            memenuhi kebutuhan hidup karyawan.

             Berdasarakan diagram survei tersebut, berarti kemiskinan     tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata.       Masyarakat dan swasta pun harus berperan serta dalam                  menciptakan lapangan kerja  yang tidak saja sekedar         menampung tenaga kerja tapi juga bisa memberikan     penghasilan tinggi. Masyarakat juga harus berperilaku adil, tidak menyerobot hak-hak orang miskin. Karena masih ada      saja kita temui sebagian masyarakat yang tidak ikhlas dan    rela orang lain disebut miskin, dan mereka juga ingin dianggap orang miskin.

             Pemerintah melalui             beberapa program interfensi untuk          menuntaskan kemiskinan memerlukan dukungan sepenuhnya        dari masyarakat agar bersama-sama mengawal program tersebut     sehingga apa yang menjadi sasaran bisa tercapai.      Dan wujud nyata dukungan masyarakat adalah adanya            kesadaran diri bahwa, "Saya         tidak miskin, beras ini adalah hak                  nya orang miskin” contoh: Program Raskin.

 Swasta pun   berkewajiban meningkatkan pendapatannya untuk memberikan imbas kepada peningkatan       pendapatan karyawannya dan pemerintah sebagai pemegang regulasi berkewajiban mengakomodasi kebutuhan swasta dalam usahanya.

             Seperti yang telah penulis tuturkan diatas bahwa kemiskinan          merupakan masalah multidimensional. Kebijakan     penanggulangan     kemiskinan perlu dirancang lebih spesifik mengingat kemiskinan   antar daerah biasanya cukup tinggi dan bervariasi terutama kota-kota metropolitan serta tidak ada      satupun kesatuan kemiskinan      yang bisa mengeneralisir semua    daerah bahkan daerah terpencil sekalipun.

             Maka penanggulangan kemiskinan juga harus dirancang untuk melibatkan secara aktif pihak swasta dan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya melalui pendekatan ekonomi, namun juga menyentuh pada pendekatan sosial, budaya, politik, hukum dan kelembagaan. 

             Kemiskinan menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga tanggung jawab swasta dan masyarakat.

           

BAB III

                                                                 PENUTUP

3.1      Kesimpulan

                       Dari penjelasan tersebut di atas, dapat kita ambil kesimpulan            bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan masyarakat yang berada           dalam hidup yang serba kekurangan akibat rendahnya penghasilan     yang didapat dalam bekerja, yang mana banyaknya penduduk        menjadi persoalan utama rendahnya anggaran gaji yang diberikan    untuk para pekerja/karyawan itu.

                        Menurut Maltus, terdapat 3 unsur yang menyebabkan           terjadinya pertambahan penduduk, yakni, fertibilitas atau kelahiran,       mortalitas atau kematian, dan migrasi. Dan menurutnya pula,   pertumbuhan penduduk jika tidak dapat dikendalikan maka sumber           daya akan habis secara perlahan-lahan yang berakibat pada       banyaknya kemunculan penyakit, kelaparan, dan penderitaan             lainnya.

                        Ada beberapa cara untuk mengatasi kepadatan penduduk di           Indonesia, salah satunya adalah pendapat dari Agung.    Menurutnya, program KB dapat menjadi salah satu usaha untuk      menekan laju kependudukan, sebagai satu-satunya cara disamping     tidak berhasilnya program transmigrasi yang dilayang oleh           pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Jika program KB ini      tidak juga terealisasi, maka akan mengakibatkan keadaan            masyarakat yang lebih buruk lagi dari sebelumnya.

                        Dalam menangani permasalahan kemiskinan yang terjadi di            kota Palembang ini pun bukan hanya merupakan tanggung jawab         pemerintah semata. Namun pihak swasta dan masyarakat pun juga           harus ikut berperan masing-masing untuk menciptakan dan             menggunakan suatu lapangan pekerjaan dengan baik.

                        Dengan adanya program untuk menuntaskan kemiskinan,   pemerintah kota Palembang harus bertindak tegas dalam         pemberiannya. Seperti contohnya ialah program raskin yang dalam             pengembangannya kurang berhasil, karena adanya masyarakat     yang beranggapan bahwa “saya juga orang miskin”.

            Kurangnya sikap sosial yang terjadi kini membuat semakin banyak             masyarakat “non miskin” yang merasa ingin mendapatkan bantuan       pemerintah tersebut.

                        Maka permasalahan kependudukan yang menjadi penyebab           utama kemiskinan memang harus segera ditangani, dan     diharapkan semua pihak dapat ikut membantu menekan laju             pertumbuhan penduduk dengan ber-KB. Jika masalah ini tidak       segera ditangani, maka dikhawatirkan semakin banyak penduduk,        maka semakin lambat dan mungkin dapat menghambat             pembangunan kota Palembang sebagai salah satu kota        metropolitan di Indonesia.

3.2      Saran

            1) Pemerintah

Pemeritah daerah kota Palembang sebagai satu-satunya instansi utama di kota Plembang, harus memberikan program yang cocok dengan kondisi yang terjadi pada masyarakat Palembang. Menyikapi dengan tegas segala persoalan yang mengikat pada kependudukan yang terus meningkat per tiap tahunnya.

            2) Pihak Swasta

Pihak swasta berada pada posisi penengah dalam masalah kemiskinan yang terjadi. Karena, lowongan pekerjaan yang telah mereka ciptakan, juga tergantung pada keputusan pemerintah. Dan untuk melaksanakan tujuannya, pihak swasta memerlukan karyawan yang membutuhkan pekerjaan untuk hidup mereka. Sehingga diharapkan pihak swasta bisa mengutamakan pula anggaran gaji/pendapatan untuk para karyawannya yang tentunya dengan sifat saling menguntungkan.

            3) Masyarakat

                Sebagai warga negara tentunya masyarakat harus tunduk kepada peraturan yang ada. Masyarakat pun harus mengerti kondisi daerah dari segi ekonomi maaupun sosial. Dan tentunya selalu mendukung program-program yang telah diriliskan oleh pemerintah.